oleh

Akhirnya, NIK KTP Bisa Dipakai untuk NPWP

REFERENSIRAKYAT.CO.ID – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani meresmikan Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Peluncuran tersebut, bertepatan pada acara Puncak Perayaan Hari Pajak Tahun 2022, Rabu 20 Juli 2022.


Resminya NIK bisa berfungsi sebagai pengganti NPWP itu, kemudian format baru NPWP diterbitkan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022.

Berdasarkan PMK itu, ada tiga format baru NPWP. Format baru NPWP ini akan berlaku mulai tanggal 14 Juli 2022.

Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) adalah penduduk yang menggunakan NIK. Penduduk adalah warga Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Kedua, bagi WP OP bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 (enam belas) digit.

Ketiga, bagi wajib pajak cabang, dapat menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.

Akan tetapi, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas, salah satunya untuk dapat login ke aplikasi pajak.go.id.

BACA JUGA  Hakim Vonis Tinggi Calo Perpajakan

“Baru mulai 1 Januari 2024, dimana Coretax sudah beroperasi, penggunaan NPWP format baru akan efektif diterapkan secara menyeluruh, baik seluruh layanan DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor, Kamis 21 Juli 2022.

Secara lebih detail, Neil menlanjutkan, untuk WP OP penduduk yang saat ini telah memiliki NPWP, NIK sudah langsung berfungsi sebagai NPWP format baru.

Akan tetapi, masih ada kemungkinan NIK WP berstatus belum valid. Hal ini dikarenakan adanya data wajib pajak yang belum sinkron dengan data kependudukan.

“Contohnya alamat tempat tinggal yang berbeda dengan data kependudukan. Nah, DJP akan melakukan klarifikasi bagi NIK yang statusnya belum valid melalui DJP Online, email, kring pajak, dan/atau saluran lainnya,” jelas Neil.

Sementara, bagi WP selain OP, tinggal menambahkan angka 0 di depan NPWP lama atau format 15 digit, dan bagi WP cabang akan diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha oleh DJP.

BACA JUGA  Pemprov Lampung Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri

Sedangkan, untuk WP yang saat ini belum memiliki NPWP, berlaku ketentuan berikut.

Pertama bagi WP OP yang merupakan penduduk, NIK-nya akan diaktivasi sebagai NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Kedua, bagi WP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi selain penduduk diberikan NPWP dengan format 16 digit melalui permohonan pendaftaran oleh WP sendiri atau secara jabatan.

Ketiga, bagi WP cabang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, dan tetap diberikan NPWP format 15 digit yang dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

“Ketentuan teknis selengkapnya seperti bagaimana prosedur permohonan aktivasi NIK saat ini sedang dalam tahap penyusunan di internal DJP dan akan segera diterbitkan,” kata Neil. (Rera)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.