ReferensiRakyat.CO.ID – Gibran Rakabuming Raka disebut mengajukan pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI).
Niat pengunduran diri tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Mensesneg Prasetyo menyebut putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi tersebut menyampaikan niatan itu pada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan hari ini.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh Masyarakat memang benar,”ungkap Mensesneg Prasetyo dalam konferensi pers di Istana pada Selasa, 10 November 2026.
Lebih lanjut, Mensesneg menambahkan pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam dengan berbagai pembicaraan termasuk niatan mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Namun demikian, Mensesneg mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu Presiden banyak memberikan saran dan Wapres diminta membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.
“Sekaligus kami luruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun dalam diskusi, Presiden banyak memberikan saran-saran dan pak Wapres juga memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,”jelas Mensesneg Prasetyo Hadi.
Keputusan Gibran mengajukan pengunduran diri dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.
Diketahui sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul menyatakan pendapat (HMP).
Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
MA dalam putusannya menegaskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut menegaskan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tak menemukan bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Hak Menyatakan Pendapat menjadi respons DPR atas putusan MA dan MK sebagaimana diatur dalam UU MD3.
HMP mengatur tiga hal yang salah satunya adalah dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Dugaan pelanggaran baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela hingga tak Langi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Di sisi lain, Wapres Gibran sebelumnya telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya.
Menurut Gibran pada Rabu lalu, 7 November 2026 bahwa jika tidak lulus SMA maka ia tidak akan bisa melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA kan saya nggak mungkin bisa kuliah, saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,”jelas Gibran.
