Gibran Ajukan Pengunduran Diri, Prabowo Tidak Menolak?

Presiden Prabowo Subianto tidak menolak penunduran diri yang diajukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

ReferensiRakyat.CO.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.

Niat pengunduran diri sebagai Wapres RI disampaikan Gibran dalam pertemuan selama sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi, 10 November 2026.

Keinginan tersebut tidak ditolak oleh Presiden tapi Prabowo memberikan sejumlah saran kepada putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di istana.

BACA JUGA  Menjelang Kelahiran Anak Pertama, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Semakin Kompak

“Sekaligus kami luruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,”ungkap Mensesneg Prasetyo.

Mensesneg menambahkan, Wapres Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokukmen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun dalam diskusi, Presiden banyak memberikan saran-saran dan pak Wapres juga memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,”jelasnya.

Niat pengunduran diri ini nampaknya menjadi langkah Gibran guna menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

BACA JUGA  Songko, Kenyataan Pahit Ketika Tanah Kelahiran Dilanda Ketakutan

MA dalam putusannya menegaskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut menegaskan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tak menemukan bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

Dalam amar putusan lengkap yang diunggah di laman mahkamahagung.go.id, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut Suket penyetaraan milik Gibran yang dikeluarkan pada 2019 lalu.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA kembali menyinggung putusan perkara nomor 01/PHPU/PRES-XXIV-2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam Pilpres 2024.

BACA JUGA  Sekjen Kementerian ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Jalankan SPIP secara Kolaboratif

MA kemudian melakukan pengujian substansi atas obyek sengketa karena adanya putusan tersebut dan dalam hal ini Suket milik Gibran.

Secara faktual, obyek sengketa tersebut didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades serta dokumen lain.

Di mana obyek terkait disebut tidak dapat membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.