ReferensiRakyat.CO.ID – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai non-ASN menjadi pelopor dan contoh bagi masyarakat dalam mensukseskan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
Hal itu disampaikan Wagub Jihan usai mengikuti Rakor Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara virtual.
Kegiatan rakor ini dilaksanakan di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung pada Senin, 17 Maret 2025. Turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dan dihadiri secara virtual oleh seluruh Kepala Daerah.
Dia juga meminta Bupati/Walikota mewajibkan para pegawainya dalam mengikuti program tersebut.
“Dengan peran aktif ASN dan non-ASN, program pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan bisa berjalan dengan sukses dan diikuti oleh masyarakat sehingga memberi manfaat yang luas,” ujar Jihan Nurlela.
Kemudian pada kesempatan itu, Jihan meminta agar program PKG untuk dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dan lintas sektor terkait.
“Kita juga akan melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk meninjau pelaksanaan program ini,” katanya.
Wagub Jihan juga mengajak masyarakat Lampung ikut berpartisipasi memanfaatkan program PKG.
Layanan dari program PKG ini sendiri, dapat diikuti oleh seluruh warga Indonesia, mulai dari bayi baru lahir hingga usia lanjut dengan tujuan diantaranya memberikan akses layanan kesehatan merata.
Kemudian membantu mendeteksi dini berbagai potensi penyakit serta membantu penanganan yang lebih cepat dan mengurangi beban biaya kesehatan.
Sesat sebelumnya, Wagub Jihan mengikuti Rakor yang diikuti para menteri Kabinet Merah Putih. Dalam rakor tersebut juga dibahas kiat menyukseskan Program Tiga Juta Rumah.
Dalam rakor ini sekalian dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negerai, kehutanan, transmigrasi, dan informasi geospasial.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Selanjutnya, bersama Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai. (*)
