ReferensiRakyat.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mematangkan langkah strategis bersama pemerintah pusat.
Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti dinamika harga komoditas pangan nasional dan target percepatan perumahan rakyat.
Upaya penyelarasan kebijakan ini difokuskan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, sekaligus evaluasi program 3 juta rumah.
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir secara virtual pada Senin, 19 Oktober 2026 ini turut diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Yanyan Ruchyansyah secara virtual dari Ruang Command Center Diskominfotik.
Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, termasuk dampak musim panas yang berkepanjangan dan potensi bencana alam.
Selain itu, agenda rapat juga menyoroti urgensi penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah yang diprioritaskan oleh Presiden melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pemerintah Pusat melalui Plt Dirjen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Teddy Paul menyampaikan capaian positif implementasi peraturan kepala daerah terkait pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah mencapai 100 persen di 509 kabupaten/kota.
Teddy merincikan, khusus untuk Masyarakat berpenghasilan rendah, realisasi pembebasan BPHTB hingga Oktober 2026 tercatat mencapai 42.636 penerima manfaat.
Sementara untuk target PBG 0 rupiah bagi MBR tahun 2026 telah tercapai 183.121 unit dari target 206.954 unit.
Pemerintah pusat sendiri mendorong percepatan bagi 211 kabupaten/kota yang belum mengonfirmasi data jumlah pembebasan retribusi PBG 0 rupiah serta 33 provinsi terkait konfirmasi data BPHTB 0 rupiah.
Selanjutnya terkait perkembangan inflasi terkini, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sarpono memaparkan bahwa inflasi tahun kalender pada September 2026 berada pada level 2,17 persen.
Lalu kelompok makanan, minuman serta tembakau dan transportasi tercatat sebagai penyumbang inflasi terbesar.
Sarpono menggarisbawahi tren kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 36 provinsi pada minggu ketiga Oktober 2026.
Komoditas cabai merai dan cabai rawit menjadi penyumbang utama karena berada di atas harga acuan penjualan yang berdampak di lebih dari 269 kabupaten/kota.
Lonjakan harga komoditas cabai yang mendominasi inflasi saat iini, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Martiyanto pun memberikan tanggapan.
Sudi menjelaskan bahwa secara agregat produksi nasional, ketersediaan cabai rawit sekitar 134.000 ton dan cabai besar sekitar 117.000 ton.
Jumlah tersebut sebenarnya sangat memadai untuk permintaan bulanan yang sekitar 70.000 hingga 80.000 ton, namun yang menjadi persoalan adalah distribusi.
Ia juga mencatat bahwa tren harga cabai merah kriting di wilayah Supatera seperti Kabupaten Solok mencapai Rp70.000, Kabupaten Karo Rp62.000 dan aceh mendekati Rp60.000 yang terpantau lebih tinggi dibandinkan wilayah lain.
Kementerian Pertanian pun mulai menerjunkan 5 tim khusus ke daerah-daerah dengan harga cabai tertinggi.
Tim ditugaskan untuk memberikan bantuan invertensi berupa bibit, pupuk, dan sarana produksi pertanian.
Selain itu, tim juga diminta melakukan pemantauan langsung yang evaluasinya akan dilaporkan kepada kepala daerah setempat.
Sejalan dengan arahan tersebut, Pemprov Lampung akan terus berkomitmen untuk proaktif mengamankan rantai distribusi pangan di daerah serta mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bagi kesejahteraan Masyarakat Lampung.
