APBD Provinsi Lampung Tahun 2027 Jadi Instrumen Pembangunan

Fokus Pemerintah Provinsi Lampung untuk APBD tahun 2027 pada produktivitas dan kesejahteraan.

ReferensiRakyat.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen memperkuat hirilisasi komoditas unggulan, meningkatkan produktivitas pertanian serta mempercepat pemerataan pembangunan desa.

Hal ini dilakukan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun 2027.

Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.

Dengan agenda jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Lampung atas pandangan, saran, masukan dan pertanyaan yang disampaikan dalam pembahasan rancangan APBD tersebut.

BACA JUGA  Pemprov Lampung Dorong Transparansi dan Investasi Lewat Dua Raperda Strategis

Menurutnya hal ini bukan hanya berkaitan dengan perencanaan pendapatan dan belanja daerah, tapi juga menyangkut arah pembangunan dan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

“APBD bukan sekadar dokumen keuangan, APBD adalah dokumen pembangunan, keberpihakan sekaligus cerminan tanggung jawab moral kita kepada Masyarakat Lampung,”ujarnya.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan nyata.

Oleh karena itu, penyusunan APBD 2027 diarahkan agar program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata, memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Lampung.

Gubernur juga menekankan pentingnya hirilisasi sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi Provinsi Lampung.

BACA JUGA  Pj Gubernur Samsudin Bersama Sekdaprov Fahrizal dan Jajaran Pejabat Tinggi Pratama Kunjungi DPRD Lampung

Terutama potensi komoditas unggulan yang dimiliki daerah harus diikuti dengan peningkatan nilai tambah, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Hirilisasi diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi Masyarakat, memperkuat daya saing produk lokal dan meningkatkan pendapatan pelaku ekonomi di berbagai sektor.

Pemprov Lampung juga mempertegas komitmen pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi perdesaan melalui kelanjutan program Desaku Maju pada 2027 mendatang.

Program yang difokuskan pada empat pilar utama yakni peningkatan produktivitas pertanian dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan.

Kemudian pengembangan kapasitas sumber daya manusia desa serta percepatan konektivitas infrastruktur.

BACA JUGA  Gubernur Mirza Ajak Masyarakat Jadikan Momentum Idul Adha 1447 Hijriah sebagai Sarana Memperkuat Keimanan, Keikhlasan dan Mempererat Solidaritas Sosial dalam Kehidupan Sehari-Hari

Keempat pilar tersebut diharapkan dapat saling mendukung untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang produktif.

Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian hingga memperluas kesempatan Masyarakat untuk berpartisipas dalam kegiatan ekonomi.

APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2027 diharapkan dapat disusun secara reallistis, tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan Masyarakat.

Pembahasan Raperda APBD 2027 diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan daerah yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun kegiatan ini diharapkan dapat memastikan manfaat pembangunan yang dirasakan secara lebih merata hingga ke wilayah pedesaan.