ReferensiRakyat.CO.ID – Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengingat pentingnya sistem peringatan dini bencana.
Padalnya dalam tiga hari terakhir, bencana banjir telah berdampak pada 14.160 rumah warga yang tersebar di 19 titik di 10 kecamatan di Bandar Lampung.
Selain itu, bencana alam hidrometeorologi ini juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya di Bumi Ruwa Jurai.
Kondisi tersebut mengungkapkan tentang perlunya langkah nyata dalam mengatasi kelemahan infrastruktur perkotaan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir melalui teknologi dan digitalisasi.
Dalam hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi menegaskan bahwa kurang baiknya sistem drainase perkotaan menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah perkotaan, seperti di Way Halim dan sekitarnya.
“Drainase yang tidak memadai dan kurangnya perawatan rutin telah menyebabkan genangan dan banjir setiap kali hujan deras. Kami di Komisi IV berkomitmen untuk mendorong modernisasi dan rehabilitasi sistem drainase dengan teknologi berbasis lingkungan, menggunakan anggaran yang tepat sasaran,” ujar Yusnadi dalam keterangan tertulisnya pada 21 Januari 2025.
Lebih lanjut, Yusnadi juga menyoroti pentingnya digitalisasi sistem peringatan dini (early warning system) untuk kawasan-kawasan yang rentan banjir.
“Kami mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengintegrasikan teknologi berbasis data curah hujan, volume air sungai, dan pasang surut laut ke dalam sistem peringatan dini. Dengan ini, masyarakat dapat lebih cepat mempersiapkan diri menghadapi potensi banjir, sehingga mengurangi risiko kerugian,” imbuhnya.
Kemudian terkait dengan perubahan fungsi lahan di wilayah hulu yang memperparah banjir di kawasan seperti Sumur Putri dan Rajabasa, Yusnadi menekankan perlunya penegakan kebijakan tata ruang yang lebih ketat.
Pasalnya alih fungsi lahan harus dikendalikan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Reboisasi dan pengelolaan ruang hijau di wilayah hulu juga harus menjadi prioritas untuk mengurangi risiko banjir di wilayah hilir.
Di kawasan pesisir, seperti Kecamatan Panjang, fenomena limpasan air akibat pertemuan arus sungai dengan pasang laut juga menjadi perhatian utama.
Yusnadi mengusulkan pembangunan kolam retensi dan pintu air otomatis sebagai solusi jangka panjang untuk mengelola limpasan air di wilayah tersebut.
Anggota legislatif PKS Dapil Lamtim ini mengingatkan bahwa mitigasi bencana banjir membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat.
“Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, adalah bagian penting dari solusi jangka panjang. Kami juga akan terus mendorong hadirnya program padat karya untuk perawatan drainase,” pungkasnya. (*)
