ReferensiRakyat.CO.ID – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam pelayanan publik, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Rakor ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 24 Juli 2025.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Untung Wicaksono, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta para Kepala OPD terkait.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal, terutama oleh OPD yang bersentuhan langsung dengan publik seperti rumah sakit, perizinan, pendidikan, dan layanan administrasi lainnya.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi semangat kita dalam melayani. Ini justru kesempatan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas,” ujar Mirza.
Ia juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat harus terus dijaga dengan membangun citra positif pemerintah daerah melalui kerja nyata yang jujur, profesional, dan berintegritas.
“Masyarakat percaya kepada kita, maka kita harus terus berbenah. Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK menjadi acuan kita dalam memperbaiki sistem dan pelayanan,” katanya.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada besar anggaran, tetapi lebih pada kualitas tata kelola dan komitmen untuk berubah.
“Pemerintah yang efektif adalah yang adaptif dan punya visi ke depan. Kita dorong Lampung menjadi daerah yang lebih baik, bersih, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Mirza mengingatkan bahwa perjuangan melawan korupsi adalah komitmen moral yang harus dilakukan bersama secara konsisten.
“Dengan integritas, kita menjaga kepercayaan publik dengan profesionalisme, kita pastikan setiap kebijakan berdampak nyata dan dengan kolaborasi, kita bangun daerah yang maju dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen Pemprov Lampung untuk menjadikan momentum ini sebagai langkah bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Lampung harus siap menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.
