Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.
Kelima OPD tersebut adalah Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura.
RDP ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024, termasuk serapan program dan rencana tindak lanjut.
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut secara umum tidak ditemukan kendala besar dalam pelaksanaan program kerja OPD.
“Tidak ada kendala berarti, dan rata-rata pelaksanaan anggaran juga berjalan baik,” ujar Mikdar dari Fraksi Gerindra, beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan juga menyampaikan aspirasi dan persoalan yang ditemui di daerah pemilihan masing-masing, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi dan ketahanan pangan.
“Kami harap program dari OPD ini bisa lebih menyentuh dapil kami masing-masing, terutama di APBD Perubahan dan APBD Murni ke depan. Ini sangat ditunggu masyarakat, khususnya petani,” jelas Mikdar.
Ia menyoroti pentingnya bantuan pertanian, seperti alat mesin pertanian, bibit tanaman, hingga bantuan perikanan seperti bibit ikan, yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah dengan ekonomi lemah. (*)
