ReferensiRakyat.CO.ID – Komisi II DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi peningkatan produksi padi di Lampung yang mencapai 14–15 persen sepanjang 2025.
Capaian tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi ketahanan pangan daerah dan diharapkan dapat terus meningkat hingga menyentuh angka 20 persen pada 2026.
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menilai kenaikan produksi padi itu tidak terjadi secara instan.
Menurut dia, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras petani yang ditopang berbagai program pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Capaian ini bukan hanya hal yang bisa kita apresiasi begitu saja. Ini menunjukkan kerja keras petani kita, sekaligus dukungan program pemerintah, mulai dari perbaikan irigasi, ketersediaan pupuk, hingga pendampingan teknis di lapangan yang akan terus diperkuat,” ujar Fatikhatul pada Rabu, 7 Januari 2026.
Meski demikian, Fatikhatul yang akrab disapa Mbak Khoir mengingatkan agar peningkatan produksi padi tidak berhenti pada pencapaian angka semata.
Ia menekankan pentingnya penguatan tata niaga serta perlindungan harga gabah agar lonjakan produksi benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani.
Menurut dia, peningkatan produksi justru berpotensi menjadi masalah jika tidak diiringi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga, terutama saat panen raya.
Fluktuasi harga gabah kerap membuat petani tidak menikmati hasil optimal dari peningkatan produktivitas.
“Jangan sampai produksi meningkat, tetapi kesejahteraan petani stagnan atau bahkan menurun karena harga jatuh saat panen raya. Harus ada jaminan bahwa peningkatan produktivitas juga sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani,” katanya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk BUMD pangan dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan perlindungan harga gabah berjalan efektif.
Dengan demikian, hasil kerja keras petani dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan Lampung ke depan.
