ReferensiRakyat.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) melalui Bagian Organisasi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Analisis Jabatan (Anjab) serta Analisis Beban Kerja (ABK).
Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 23 April 2025 ini diikuti 90 peserta dari perangkat daerah di lingkup Pemkab Lampung Selatan.
Adapun agenda pelaksanaan dilakukan selama dua hari mulai Rabu 23 April 2025 hingga Kamis 24 April 2025, yang dipusatkan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan.
Dalam kesempatan ini, Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan, Rahmad Akbar menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada peserta dalam menyusun analisis jabatan, baik struktural, fungsional, maupun jabatan pelaksana.
“Pemutakhiran data Anjab dan ABK ini menjadi kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas kinerja ditiap perangkat daerah,” kata Rahmad Akbar dalam laporannya.
Dalam sambutannya, Rahmad Akbar juga menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap teknik penyusunan dan analisis beban kerja. Agar hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan organisasi.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong agar perangkat daerah memiliki data Anjab dan ABK yang akurat dan terkini. Hasilnya dapat dijadikan tolok ukur dalam peningkatan produktivitas kerja, sekaligus dasar perhitungan kebutuhan pegawai disetiap unit kerja,” ujar Rahmad Akbar.
Mewakili Bupati Lampung Selatan, Staf Ahli Bidang Keuangan, Achmad Herry menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut tidak hanya merupakan kewajiban administratif.
Melainkan bagian dari upaya transformasi manajemen ASN yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman. Menurutnya, organisasi perangkat daerah perlu mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
“Karena itu, melalui bimtek ini, saya berharap seluruh peserta dapat menyusun dan memperbarui data Anjab dan ABK secara sistematis, obyektif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Achmad Herry menambahkan, bahwa kegiatan itu mendukung kebijakan nasional dalam hal reformasi birokrasi, penyederhanaan struktur organisasi, dan digitalisasi layanan publik. Semua itu membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang efisien dan berbasis data yang valid.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk aktif dalam sesi-sesi diskusi, berbagi pengalaman, dan menyerap materi dengan sungguh-sungguh. Hasil dari bimtek ini harus bisa diimplementasikan di unit kerja masing-masing,” imbuh Achmad Herry.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, Pemkab Lampung Selatan berharap dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. (*)
