ReferensiRakyat.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Kodam XXI/Radin Inten untuk mempercepat pembangunan desa melalui Program Desaku Maju, khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Sinergi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Program Desaku Maju di Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Gubernur Mirza menyampaikan, pertemuan tersebut bukan sekadar penandatanganan dokumen kerja sama.
Ini sekaligus menjadi momentum untuk menyatukan komitmen dan menyamakan langkah antara Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten dan kota, serta Kodam XXI/Radin Inten dalam membangun desa-desa di Provinsi Lampung.
“Saya memandang pertemuan hari ini bukan sekadar sebagai penandatanganan dokumen kerja sama. Lebih dari itu, hari ini kita sedang menyatukan komitmen dan menyamakan langkah antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta Kodam XXI/Radin Inten untuk bergerak dalam satu arah, yaitu membangun desa-desa di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Mirza.
Ia mengatakan, persoalan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan di Lampung.
Untuk jalan provinsi, panjangnya mencapai 1.695 kilometer. Saat ini, kondisi jalan mantap telah mencapai sekitar 76 persen, sehingga masih terdapat sekitar 24 persen jalan yang harus dibenahi.
“Kalau kita hitung kebutuhan anggarannya, untuk memperbaiki seluruh jalan provinsi yang belum mantap diperlukan sekitar Rp4,7 triliun,” katanya.
Menurut Mirza, persoalan yang lebih besar terdapat pada jalan kabupaten dan jalan desa.
“Ini adalah persoalan yang diwariskan dan bermacam-macam permasalahan lain, mulai dari truk ODOL, konstruksinya jelek, akhirnya masyarakat marah dengan pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, Mirza menilai diperlukan terobosan dan model kerja sama baru dalam pembangunan infrastruktur desa.
“Kita harus mencari cara bagaimana pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang lebih efisien, tetapi kualitasnya tetap baik dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas serta didukung oleh masyarakat,” katanya.
Menurut dia, sinergi dengan Kodam XXI/Radin Inten menjadi penting dalam upaya tersebut. Ia melihat kehadiran TNI di Provinsi Lampung tidak hanya dari aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan kewilayahan yang dapat membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
“Saya sebagai Kepala Daerah memandang bahwa pemerintah daerah harus mampu bekerja sama dengan siapa pun, memanfaatkan seluruh sumber daya dan instrumen yang tersedia, selama semuanya ditujukan untuk kemakmuran, kemajuan, dan keamanan daerah,” kata Mirza.
Karena itu, ke depan ia meminta bantuan Kodam XXI/Radin Inten untuk membantu para bupati memperbaiki jalan-jalan desa melalui program Karya Bakti TNI yang disinergikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kita ingin menciptakan pembangunan yang lebih murah, lebih panjang jangkauannya, dan lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
“Saya ingin ketika kita datang ke desa-desa di Provinsi Lampung, yang kita lihat adalah masyarakat yang tersenyum. Petani tersenyum karena panen padinya baik. Petani jagung tersenyum karena hasil panennya baik. Petani singkong tersenyum karena produksinya baik dan mendapatkan harga yang layak,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, dalam Desaku Maju Pemerintah Provinsi Lampung juga memiliki program pupuk hayati cair (PHC). Mirza meminta dukungan para bupati agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Target kami, PHC ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh petani di Provinsi Lampung. Dengan luas lahan pertanian sekitar 1,8 juta hektare, kita perlu menyiapkan dukungan yang memadai agar produktivitas pertanian dapat meningkat dan biaya produksi petani dapat ditekan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan penyediaan mesin pengering hasil pertanian (bed dryer) untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan nilai tambah hasil produksi.
Selain itu, pemerintah provinsi menjalankan pelatihan vokasi bagi penduduk desa usia produktif. Mereka yang mungkin hanya lulusan SD atau SMP dan belum memiliki keterampilan khusus akan diberikan pelatihan agar memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk bekerja maupun berwirausaha.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi.
“Jadi, fokus Pemerintah Provinsi Lampung ada di desa,” tegas Mirza.
Ia berharap kesepakatan yang ditandatangani tersebut menjadi langkah bersama untuk mempercepat pelaksanaan Program Desaku Maju.
“Sinergi ini bukan untuk mengambil alih tugas para Bupati dan pemerintah daerah. Justru sebaliknya, sinergi ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah agar kita dapat mencapai tujuan yang sama dengan lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Mirza juga menyampaikan apresiasi kepada Panglima Kodam XXI/Radin Inten beserta seluruh jajaran, para bupati dan wali kota, serta seluruh pihak yang telah mendukung Program Desaku Maju.
“Saya percaya, apabila kekuatan dan kebijakan pemerintah daerah dipadukan dengan kemampuan kewilayahan TNI, diperkuat oleh dunia usaha, perguruan tinggi, serta partisipasi masyarakat, maka berbagai tantangan pembangunan desa dapat kita selesaikan dengan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Penandatanganan kesepakatan bersama diawali oleh para bupati dan wali kota, kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Lampung dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi.
Kegiatan tersebut disaksikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung Agus Setiyawan, serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
