ReferensiRakyat.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) dan Pemkab Sumedang resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Berbagi Informasi dan Inovasi Daerah.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir.
Kegiatan berlangsung di Gedung Command Center, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Sumedang pada Jumat, 4 Juli 2025.
Kolaborasi ini melibatkan 14 Perangkat Daerah dari Lampung Selatan, mencakup Bappeda, BPPRD, BRIDA, BKD, DPMPTSP, dan Dinas Kominfo.
Dinas Perindag, Dinas Dalduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Disdukcapil, hingga Disnaker.
Kerja sama tersebut diproyeksikan sebagai langkah percepatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis teknologi.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumedang dipilih sebagai mitra karena dinilai telah berhasil menerapkan berbagai inovasi dalam sistem pemerintahan.
Egi pun berharap dapat meniru kesuksesan Sumedang dalam membangun sistem birokrasi yang efisien dan berbasis teknologi.
“Saya dikasih masukan, kalau mau belajar pemerintahan, ke Sumedang tempatnya. Maka kami niatkan ke sini untuk belajar. Kami ingin mengikuti kesuksesan Kabupaten Sumedang dalam membangun sistem pemerintahan yang inovatif dan teruji,” ujar Egi dalam sambutannya.
Sementara itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyambut hangat kedatangan rombongan dari Lampung Selatan. Ia menilai kolaborasi antardaerah seperti ini sangat penting untuk memperkuat kinerja dan berbagi solusi atas berbagai tantangan daerah.
“Ini sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Kita ini berbagi pengalaman, dan saya yakin Lampung Selatan pun memiliki banyak hal yang bisa kami pelajari,” ujar Dony.
Menurut Dony, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda—seperti kemiskinan, pengangguran, dan kualitas layanan publik.
Terutama untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Sumedang memilih untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Kami ubah budaya dari dilayani menjadi melayani, dari zona nyaman ke zona kompetitif, dan dari sistem manual ke digital. Peran pemimpin adalah merancang arah kebijakan, sementara transformasinya dijalankan melalui platform digital oleh Dinas Kominfo. Pelayanan dan pemantauan dilakukan secara digital,” jelasnya.
Kerja sama antara Lampung Selatan dan Sumedang ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis inovasi, sekaligus mendorong kolaborasi antardaerah sebagai strategi menghadapi tantangan pembangunan masa depan.
