ReferensiRakyat.CO.ID – Pj. Gubernur Lampung Samsudin melakukan dorongan terhadap Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung, khususnya dalam peningkatan nilai Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan langsung oleh Pj. Gubernur Lampung Samsudin saat membuka Capacity Building Dan Workshop Pengisian Survei Indeks ETPD Semester I Tahun 2024 yang digelar di Marriott Resort Lampung, Jalan Pantai Mutun, Desa Hurun, Kabupaten Pesawaran pada Selasa, 25 Juni 2024.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung. Dan dalam momen yang sama Samsudin mengatakan melalui penerapan ETPD ini dalam rangka untuk pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan PAD.
“Saya minta sinergisitas dari semua pihak terkait dan TP2DD Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan nilai Indeks ETPD. Kami juga berupaya untuk mendorong dalam peningkatan digitalisasi pemerintah di daerah khususnya disektor penerimaan daerah,” kata Pj. Gubernur Lampung Samsudin.
Samsudin turut menjelaskan Indeks ETPD Pemerintah Provinsi Lampung pada semester II Tahun 2023 sebesar 96,5% dan telah mencapai Kategori Digital. Sehingga dia berharap pencapaian ini bisa terus dipertahankan, lebih baik lagi jika ditingkatkan.
“Saya harapkan dengan pencapaian ini semua dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Samsudin.
Untuk itu, Pj. Gubernur Samsudin meminta beberapa hal untuk menjadi perhatian bagi semua di setiap perangkat daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Di antaranya adalah meningkatkan aksesibilitas teknologi dan infrastruktur jaringan telekomunikasi.
Perangkat daerah juga diminta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik. Yakni dengan terus melakukan sosialisasi, serta mengembangkan kerjasama antar instansi untuk memperkuat ekosistem transaksi digital baik sektor pemerintah, swasta dan lembaga keuangan.
“Mari kita berupaya untuk melakukan terobosan dan percepatan dari pendapatan daerah melalui digitalisasi,” tutur Samsudin.
Pada kesempatan yang sama, Samsudin turut mendorong Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam menerapkan digitalisasi dalam transaksi keuangan.
“Saya berharap digitalisasi di Lampung ini semua merata dan semua harus sudah siap dengan digitalisasi keuangan. Jangan lupa bayar non tunai setiap transaksi, ayo kita dukung digitalisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Junanto Herdiawan pun setuju dan mengatakan bahwa selain mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung melalui sektor pertanian dan perdagangan, salah satunya juga dengan digitalisasi keuangan.
TP2DD adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah, sehingga diharapkan bisa menjadi semakin baik di wilayah Provinsi Lampung. (*)
