Pemprov Lampung Dorong Regulasi Agraria yang Lindungi Hak Masyarakat

Pemeritah Provinsi Lampung mendorong regulasi agrarian yang melindungi hak Masyarakat.

ReferensiRakyat.CO.ID – Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2027 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung pada Jumat, 20 November 2026.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan terkait kebutuhan regulasi agraria yang berdampak langsung terhadap Masyarakat daerah, khususnya mengenai penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.

Mirza mengapresiasi kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Lampung sebagai upaya menyerap aspirasi daerah dan menghimpun masukan dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027.

BACA JUGA  Gubernur Mirza Sampaikan Kesiapan Lampung Antisipasi Mudik Lewat Jalur Darat, Laut dan Udara

Menurutnya, pembentukan undang-undang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara.

Tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum tapi juga melindungi kepentingan Masyarakat dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan.

Ia menilai penyusunan Prolegnas perlu mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan legislasi tahun sebelumnya serta kebutuhan nyata Masyarakat.

Termasuk juga berbagai persoalan yang belum memiliki kepastian penyelesaian melalui regulasi yang memadai.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemprov Lampung adalah sengketa dan konflik agrarian.

Mirza menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterimanya terdapat sekitar 45 kasus sengketa lahan di Lampung yang melibatkan berbagai pihak.

BACA JUGA  Anggota DPRD Lampung, Giri Akbar Minta Pemkot Serius Lakukan Pembinaan Manusia Silver

Mulai dari Masyarakat, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah hingga Masyarakat adat.

Ia menjelaskan, persoalan pertanahan di Lampung memiliki keterikatan erat dengan kondisi sosial ekonomi Masyarakat.

Sebagian besar penduduk Lampung menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik tanaman pangan maupun komoditas perkebunan.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat yang mendorong perbaikan harga komoditas pertanian dinilai telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani.

Akan tetapi manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh Masyarakat, terutama buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri.

BACA JUGA  Perkuat Industri Kopi, Pemprov Lampung Dorong Investasi dan Pemberdayaan Petani Bersama LDC

Kenaikan harga komoditas lebih banyak dinikmati oleh pemilik lahan, sementara buruh tani yang menggarap lahan milik orang lain belum tentu memperoleh peningkatan pendapatan yang sebanding.

Gubernur berharap, berbagai aspirasi derah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi nasional, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus pemerataan manfaat pembangunan.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara undang-undang yang dibentuk pemerintah pusat dengan peraturan daerah.

Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara selaras dan tidak menimbulkan tumpeng tindih regulasi.