ReferensiRakyat.CO.ID – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin Rapat Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Lampung.
Dalam rapat yang berlangsung di Aula Kantor BPBD Provinsi Lampung pada Kamis, 11 Desember 2025 tersebut diikuti perwakilan BPBD, BMKG, Basarnas, perangkat daerah, serta instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi harus menjadi perhatian bersama.
Jihan menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama sehingga koordinasi lintas sektor, peningkatan kewaspadaan, dan pemantauan kondisi cuaca harus berjalan tanpa jeda.
BPBD Provinsi Lampung melaporkan kesiapan personel, peralatan, serta logistik menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi terjadi pada Januari 2026.
Upaya pengurangan risiko juga ditempuh melalui pengajuan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengantisipasi lonjakan curah hujan.
Dalam hal tersebut, Pemprov telah menyalurkan peralatan kebencanaan ke beberapa daerah, sementara buffer stock logistik disiapkan sebagai langkah antisipatif di tingkat provinsi.
BMKG menyampaikan perkembangan dinamika cuaca terkini, termasuk kemunculan bibit siklon tropis 91S yang meski tidak langsung, berpotensi memberikan dampak terhadap wilayah Sumatra bagian selatan. BMKG mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat tren curah hujan yang diperkirakan meningkat secara bertahap.
Basarnas turut menegaskan kesiapan 116 personel beserta peralatan pendukung, seperti perahu karet dan kendaraan operasional. Pembentukan pos SAR tambahan di empat wilayah—Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Timur, dan Way Kanan—juga disiapkan untuk mempercepat respon apabila terjadi situasi darurat.
Dinas Sosial melaporkan bahwa logistik kebencanaan telah tersedia di gudang provinsi, meliputi makanan siap saji, makanan anak, tenda, perahu karet, mobil dapur umum, dan kendaraan rescue. Kabupaten/kota diminta menyiapkan buffer stock masing-masing serta melaksanakan apel siaga bencana.
Kesiapan cadangan beras pemerintah (CBP) juga disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura. Dengan keputusan Gubernur terkait status darurat, provinsi dapat mengeluarkan hingga 200 ton beras, saat ini Pemprov memiliki cadangan 74 ton, sedangkan Bulog memastikan stok tersedia di seluruh gudang wilayah.
Dinas Kesehatan menyiagakan PSC 119, sarana kesehatan darurat, tenda, serta ketersediaan obat-obatan. Sementara itu, PSDA memberi perhatian khusus pada saluran air dan titik rawan banjir, dan Dinas Pertanian menyiapkan dukungan pemulihan bagi petani terdampak banjir, termasuk penyediaan benih.
BKD Provinsi Lampung juga meningkatkan sosialisasi kesiapsiagaan bagi ASN dan mempersiapkan relawan untuk mendukung pemerintah daerah jika diperlukan.
Menutup rapat, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan pentingnya memperkuat koordinasi, mitigasi, serta penyampaian informasi cuaca yang akurat dan berkelanjutan kepada pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat. Ia meminta seluruh instansi tetap siaga penuh menghadapi ketidakpastian kondisi cuaca.
Wagub Jihan juga mengingatkan bahwa edukasi kepada masyarakat—khususnya yang tinggal di bantaran sungai, wilayah pesisir, dan daerah rawan banjir—harus dilakukan secara intensif agar kesiapsiagaan benar-benar tumbuh di tingkat keluarga maupun komunitas.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat kesiapan Provinsi Lampung menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan tahun ini.
