ReferensiRakyat.CO.ID – Wakil Gubernur, Lampung Jihan Nurlela menghadiri Konsolidasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu bersama Mitra Kerja dan Stakeholder Pengawas Pemilu di Hotel Emersia, Kota Bandar Lampung pada Jumat, 14 November 2025.
Pada kesempatan itu, Wagub Jihan mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder untuk bersama-sama menjaga integritas dalam setiap tahapan pemilu, demi terciptanya proses demokrasi yang bersih dan berkeadilan.
Kegiatan tersebut berlangsung pada 13–15 November 2025 dan turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda serta Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja.
Wagub Jihan mengatakan, konsolidasi ini menjadi momentum untuk menegaskan bahwa Lampung siap menjadi contoh daerah dengan proses politik yang tenang, dewasa, transparan, dan berintegritas.
“Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen penuh untuk memperkuat Bawaslu, mulai dari dukungan kebijakan, koordinasi lintas sektor, hingga pemenuhan kebutuhan strategis pengawasan. Kami percaya, demokrasi yang kokoh hanya tumbuh dari lembaga pengawas yang kuat, independen, dan dihormati,” ujar Jihan.
Jihan mengapresiasi pelaksanaan Pilkada 2024 sebagai yang teraman dan paling lancar dibandingkan dengan periode penyelenggaraan sebelumnya.
“Dengan penuh rasa syukur dan bangga, Pilkada 2024 di Provinsi Lampung bisa berjalan dengan baik berkat kerja keras dan pengawasan dari Bawaslu,” ungkapnya.
Menurut Jihan, konsolidasi ini memiliki peran penting dalam menyatukan energi semua pihak terkait dalam memperkuat pengawasan pemilu.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berkomitmen untuk mendorong netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur pemerintah, yang menurutnya merupakan barisan pertahanan pertama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu.
“Ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi komitmen moral yang akan menentukan apakah masyarakat percaya bahwa Pemilu benar-benar milik mereka,” tegasnya.
Jihan mengingatkan seluruh pihak untuk lebih peka terhadap potensi kerawanan politik uang, penyalahgunaan kewenangan, dan penggunaan fasilitas negara dalam proses pemilu.
“Semua ini harus dicegah sebelum tumbuh. Integritas jika dibiarkan retak, demokrasi kita ikut rusak perlahan,” ujar Jihan.
Jihan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam membangun kesadaran politik yang tinggi.
“Tugas kita tidak berhenti pada pengawasan. Kita juga perlu membangun masyarakat yang melek pemilu, masyarakat yang kritis, berani menolak manipulasi, dan memahami bahwa masa depan daerah ini ditentukan oleh pilihan mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menyampaikan bahwa konsolidasi yang dilakukan oleh Bawaslu ini merupakan program untuk mengevaluasi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
Konsolidasi ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil setelah penyelenggaraan kedua event politik tersebut.
“Konsolidasi ini adalah untuk melakukan evaluasi keseluruhan terhadap Pemilu dan Pilkada yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung,” ujar Rahmat.
Rahmat mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024 di Provinsi Lampung, tidak ditemukan adanya potensi kerawanan yang tergolong dalam kategori indeks kerawanan sedang.
Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada di Provinsi Lampung berlangsung dengan relatif aman dan terkendali.
“Ini merupakan buah kerja teman-teman Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung, terima kasih kepada teman-teman semua,” katanya.
