Jihan Tegaskan Pemerintah Daerah Harus Perkuat Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi Provinsi Lampung harus diperkuat dengan hadir mendengar dan merespon aspirasi Masyarakat.

ReferensiRakyat.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmen dalam memperkuat keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat menjadi narasumber di acara Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi atau KI Pusat itu berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.

BACA JUGA  Ibu Riana Sari Arinal Berikan Bantuan Sembako dan Alat Steam untuk Warga Gadingrejo Pringsewu, Upaya Wujudkan Janji Kerja Gubernur di Bidang Sosial Tahun 2024

Wagub Jihan dihadapan tim panelis memaparkan bahwa keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung telah bertransformasi menjadi sistem komunikasi dua arah yang aktif.

Ia menjelaskan keterbukaan informasi merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan good governance yang sejalan dengan visi Pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045 dan dokumen RPJMD 2025-2029.

Pemprov Lampung memperkuat landasan hukum melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik guna menjamin keberlanjutannya.

BACA JUGA  Provinsi Lampung Peringkat 1 se-Sumatera Indek Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Penilaian MENPAN RB

Lalu terkait inovasi teknologi, Pemprov Lampung mengintegrasikan ekosistem pelayanan publik ke dalam portal digital terpadu Lampung In.

Ini sebagai one stop service yang merangkum berbagai layanan esensial mulai dari pajak, retribusi, layanan sosial, kesehatan, layanan BAZNAS hingga informasi pasar serta peringatan dini kebencanaan.

Dalam penanganan laporan Masyarakat, kanal tersebut telah dilengkapi dengan sistem pengawasan berjenjang yang ketat terutama menyangkut isu infrastruktur jalan yang menjadi fokus perhatian publik.

BACA JUGA  Gubernur Lampung Dorong Perikanan Rajungan

Jihan menggarisbawahi bahwa kesuksesan digitalisasi birokrasi tidak semata diukur dari banyaknya aplikasi yang diciptakan.

Namun diukur dari kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, dan integritas pelayanan yang mengusung empat pilar utama yakni integritas, akuntabilitas, koordinasi dan evaluasi kinerja OPD.

Esensi utama dari transparansi birokrasi modern bagi kemashlahatan Masyarakat di antaranya informasi yang mudah diakses, mampu mendorong partisipasi serta respons nyata dan konkret.