ReferensiRakyat.CO.ID – Anggota DPRD Lampung Selatan menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas aparatur BPD yang dibuka oleh Bupati Radityo Egi Pratama.
Dalam kegiatan yang dipusatkan di Aula Hotel Negeri Baru Resort Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Dwi Riyanto, anggota Komisi I DPRD Lamsel yang juga Pembina Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Lampung Selatan menegaskan Badan Permusyawaratan Desa harus mampu menjalankan peran strategisnya, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan di tangkat desa.
BPD memiliki tiga fungsi utama yang tidak bisa diabaikan begitu saja dan harus dimaksimalkan seperti fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan.
“Kalau tiga fungsi ini dijalankan dengan benar, desa akan kuat, demokrasi berjalan sehat dan potensi penyalahgunaan anggaran bisa ditekan. Tapi kalau BPD hanya duduk pasif, maka desa rawan disalahgunakan olej kepentingan segelintir orang,”kata mantan Komisioner KPU Lampung Selatan itu.
Dwi turut menyoroti masih banyaknya kasus BPD di sejumlah desa yang hanya berperan sebagai stempel kebijakan Kepala Desa padahal keberadaannya merupakan instrument control agar tata kelola desa tidak menyimpang.
“BPD jangan takut untuk kritis, kalau ada penyimpangan, sampaikan sesuai mekanisme, itu sesuai mandat rakyat,”tegasnya.
“Sehingga lebih maksimal dalam pengawasan pembanguna di tingkat desa yang sumber keuangannya berasal dari dana desa, sehingga inspektorat bisa memiliki semacam Lembaga buffer, dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pengawas internal pemerintah jadi lebih luas jangkauannya dan lebih maksimal,”pungkas Dwi Riyanto.
