ReferensiRakyat.CO.ID – DPRD Bandar Lampung mendorong terwujudnya kota inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas melalui dialog bersama komunitas.
Forum tersebut digelar Yayasan SATUNAMA Yogyakarta di Hotel Emersia pada Kamis, 14 Agustus 2025 yang melibatkan lintas komisi DPRD dan kelompok rentan.
Dialog ini merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya pada 8 Juli 2025 dengan pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung untuk memperkuat komitmen terhadap inklusi sosial.
Tiga narasumber utama hadir: Ketua KPPI Lampung Nenden Tresnanursari, akademisi Unila Gita Paramita Djausal, dan pengurus Lamban PuAn Drs. Ikram Baadilla.
Fasilitator SATUNAMA, Sely Fitriani, menjelaskan tujuan forum adalah memperkuat kapasitas kelompok rentan agar lebih aktif dalam proses kebijakan publik.
Anggota DPRD dari empat komisi turut hadir di antaranya Misgutini, Yuni Karnelis, Zainal Abidin, Agus Widodo, Rizaldi Adrian, Dewi Mayang Suri Djausal, dan Heti Friskatati.
Ketua PERTUNI Lampung, Setiawan, mengungkapkan sulitnya penyandang disabilitas memperoleh tempat tinggal yang layak dan akses kepemilikan rumah.
“Kesetaraan dalam tempat tinggal juga kami harapkan. Sampai sekarang kami masih banyak kesulitan dalam pengajuan rumah,” katanya.
Menurut Ketua PPDI Lampung, Edi Waluyo, menilai implementasi Perda No. 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hak Disabilitas masih sangat lamban.
“Katanya BUMN wajib pekerjakan satu persen disabilitas, swasta dua persen, tapi faktanya jauh dari kenyataan,” tegas Edi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal turut menyatakan komitmen penuh untuk memperjuangkan kebijakan berpihak.
“Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal kemanusiaan. Kota harus hadir untuk semua, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.
DPRD berharap dialog ini menjadi pijakan awal untuk menyusun langkah strategis mewujudkan Bandar Lampung sebagai kota yang inklusif dan adil.
