ReferensiRakyat.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung perkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
Ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya melalui penguatan sarana pemantauan titik panas (hotspot) secara lebih cepat dan akurat.
Hal tersebut dikemukakan dalam audiensi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulang Bawang di Ruang Kerja Wakil Gubernur pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Dalam audiensi tersebut, Kepala BPBD Tulang Bawang Hariyanto menyampaikan kebutuhan daerah terhadap dukungan peralatan yang dapat membantu pemantauan karhutla secara real-time.
Menurutnya, selama ini pemantauan hotspot masih mengandalkan data satelit yang memiliki keterbatasan dalam memberikan informasi kondisi lapangan secara langsung.
“Harapan kami sebenarnya nanti kejadian apa, penanganan hotspot itu bisa lebih cepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan tersebut semakin penting mengingat sejumlah titik di Tulang Bawang memiliki potensi kebakaran, termasuk kawasan jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan ruas Jalan Lintas Timur.
Untuk itu, BPBD Tulang Bawang mengusulkan dukungan berupa drone yang dilengkapi kamera thermal.
Peralatan tersebut dinilai dapat membantu mendeteksi potensi kebakaran lebih dini sekaligus mempercepat proses pemantauan dan penanganan di lapangan.
Wagub Jihan merespons positif usulan tersebut dan mendorong agar kebutuhan peralatan dapat diupayakan melalui kolaborasi dengan dunia usaha yang beroperasi di wilayah Tulang Bawang.
Ia juga menilai teknologi kamera thermal pada drone memiliki manfaat yang luas, tidak hanya untuk penanganan karhutla, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sektor lainnya, termasuk pertanian.
“Jadi apa ekspor data dari kamera thermal mereka punya ke dinas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Riski Sofyan menyampaikan bahwa penguatan sarana dan komunikasi antara perusahaan dengan BPBD setempat penting untuk memastikan penanganan karhutla berjalan lebih optimal.
Menurutnya, keberadaan peralatan pemantauan harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia dan mekanisme koordinasi yang jelas sehingga teknologi yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mitigasi dan respons bencana.
Riski juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah penanganan terhadap kejadian kebakaran di wilayah konsesi perusahaan di Tulang Bawang.
Salah satu lokasi telah dilakukan penyegelan sebagai bagian dari tindak lanjut atas temuan di lapangan.
Ia menjelaskan, berdasarkan pemantauan sistem SiPongi, sebelumnya terdeteksi titik merah dengan luasan yang cukup signifikan di wilayah tersebut. Kondisi itu menjadi perhatian karena terjadi pada periode rawan kebakaran.
“Karhutla sudah jadi perhatian Pak Prabowo langsung,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Pemprov Lampung menilai sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, DLH, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah meluasnya kejadian karhutla.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Lampung untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu.
Penguatan teknologi pemantauan diharapkan dapat mempercepat deteksi dini sehingga potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
