ReferensiRakyat.CO.ID – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela minta seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Lampung untuk menyamakan langkah dan memperkuat kolaborasi agar program inklusi dan literasi keuangan semakin memberi dampak nyata bagi masyarakat di tahun mendatang.
Hal itu disampaikan Wagub Jihan saat membuka Rapat Pleno TPAKD se-Provinsi Lampung Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Rabu, 17 Desember 2025.
Menurut Jihan, rapat pleno menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan berbagai program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025.
Evaluasi ini diperlukan agar setiap program semakin tepat sasaran, dan merata menjangkau seluruh wilayah Lampung.
“Rapat pleno ini kita jadikan ruang untuk menyamakan langkah. Kita ingin memperkuat koordinasi antara TPAKD provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus melihat kembali apa saja yang telah kita kerjakan sepanjang tahun ini,” ujar Jihan.
Ia menegaskan, kehadiran TPAKD sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal, petani yang ingin mengembangkan usaha, pelajar yang mulai belajar menabung, hingga masyarakat desa yang memerlukan akses layanan keuangan yang aman dan mudah.
“Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan peningkatan inklusi keuangan sebagai bagian penting dalam arah pembangunan jangka panjang daerah yang dicapai secara bertahap dan konsisten,” katanya.
Sepanjang 2025, TPAKD Provinsi Lampung bersama kabupaten/kota telah menjalankan berbagai program, seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Lampung Menabung melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Program Desa Perkasa, penguatan ekonomi pesantren, hingga literasi pasar modal.
“Literasi keuangan bisa hadir di banyak ruang, di sekolah, di desa, di pesantren, bahkan di lapangan usaha. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana literasi keuangan juga menjadi bagian dari percakapan sehari-hari masyarakat,” kata Jihan.
Selain itu, TPAKD Provinsi Lampung juga mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui program perhutanan sosial dan pengembangan ternak sapi.
“Kerja sama antara kelompok usaha perhutanan sosial dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta antara Bank Lampung dengan PT Great Giant Livestock, diharapkan mampu membuka akses pembiayaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Jihan menekankan pentingnya integritas dan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, hingga para pelaksana di lapangan.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal terbesar yang harus dijaga dengan kerja yang jujur, terbuka, dan konsisten.
“Integritas menjadi pegangan utama, karena kepercayaan masyarakat adalah modal terbesar kita. Saat masyarakat percaya, tugas kita adalah menjaga kepercayaan itu dengan kerja yang jujur, terbuka, dan konsisten,” katanya.
Jihan menyampaikan ucapan selamat kepada TPAKD Kota Metro, TPAKD Kabupaten Lampung Timur, dan TPAKD Kabupaten Pesawaran atas penghargaan yang diterima pada ajang TPAKD Award 2025.
“Capaian ini semoga menjadi penyemangat bagi daerah lain untuk terus menghadirkan program yang bermanfaat dan dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menegaskan program TPAKD tidak hanya berfokus pada peningkatan inklusi keuangan, tetapi juga harus seimbang dengan literasi keuangan.
Untuk itu, Ia mengajak untuk bersama-sama didalam meningkatkan capaian inklusi dan literasi keuangan.
“Yang paling penting adalah bagaimana inklusi keuangan ini bisa menggerakkan perekonomian daerah. Di situlah kita harus masuk dan bergerak,” ujar Otto.
Otto menjelaskan, salah satu program unggulan TPAKD tahun 2025 adalah Desa Perkasa (Perekonomian Kuat, Masyarakat Sejahtera) yang disinergikan dengan program Desaku Maju milik Pemerintah Provinsi Lampung, yang sebelumnya meraih penghargaan nasional.
Program tersebut dinilai sejalan dengan implementasi Asta Cita pemerintah pusat, di mana pembangunan ekonomi tidak lagi terpusat di perkotaan, melainkan berbasis desa, komoditas unggulan desa, dan seluruh elemen masyarakat desa.
“Ini adalah ekosistem yang baik untuk didampingi oleh industri jasa keuangan bersama pemerintah daerah,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan pemaparan Roadmap TPAKD Nasional 2026–2030 dari OJK Pusat yang akan menjadi arah bersama ke depan.
