Efisiensi Anggaran, DPRD Lampung Minta OPD Diminta Libatkan Swasta

DPRD Lampung meminta organisasi perangkat daerah untuk melibatkan swasta untuk memaksimalkan efisiensi anggaran.

ReferensiRakyat.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaksimalkan Program Kesejahteraan Rakyat.

DPRD Lampung meminta pihak perusahaan lebih Pro-aktif untuk mendukung Program Pemerintah Pusat.

Pasalnya efisiensi anggaran yang telah dilakukan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto berimbas kepada seluruh pemerintahan di daerah.

Sehingga anggota DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan bahwa efisiensi anggaran merupakan hal yang tidak bisa dihindari.

BACA JUGA  Fauzi Heri Minta Pengusaha Tapioka Taati Instruksi Gubernur

Namun demikian, kebijakan tersebut tidak boleh menghambat program-program yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

“Ruang sekarang perdebatannya bukan pada ruang setuju atau tidak setuju. Tapi bagaimana dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan efisiensi ini tidak mengganggu program-program yang pro terhadap kesejahteraan rakyat,” kata Khoir pada 16 Februari 2025.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung ini mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk lebih kreatif.

Terutama dalam menyusun program yang tetap memiliki manfaat besar meskipun ada keterbatasan anggaran.

BACA JUGA  Pemprov Lampung Siapkan Jembatan Gantung, Ini Tanggapan Dewan

“Efisiensi sifatnya mutlak, pihak pemerintah, dinas-dinas harus kreatif. Bagaimana menyusun program-program yang secara anggaran kecil tapi manfaatnya besar, termasuk menggandeng pihak-pihak swasta,” ucapnya.
Lebih lanjut Fraksi PKB DPRD Lampung ini menjelaskan sektor pariwisata dan lingkungan hidup dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan.

“Lalu, Dinas pariwisata dapat berkolaborasi dalam penyelengaraan event, sementara dinas lingkungan hidup bisa bekerjasama untuk mendukung program pelestarian lingkungan,”tutur Khoir.

BACA JUGA  Pemprov Lampung Gelar Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi

Khoir menambahkan berdasarkan RDP Komisi II dengan OPD yang menjadi mitra kerja komisi. Didapatkan informasi bahwa ada dinas yang hanya mengelola dana Rp1 M untuk program 2025 setelah dilakukan efisiensi.

“Kami berharap pihak swasta bisa mengambil peran, untuk bisa membantu pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Baik melalui CSR ataupun melalui mekanisme lainnya. Sehingga program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *