ReferensiRakyat.CO.ID – Anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, Condrowati menekankan pentingnya langkah konkrit dari pemerintah pusat.
Terutama untuk segera menetapkan regulasi terkait kebijakan harga singkong di Provinsi Lampung.
Anggota Pansus Singkong DPRD Lampung itu mengatakan, jika kebijakan yang jelas akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani dan perusahaan singkong di wilayah Lampung.
“Petani dan perusahaan singkong di Lampung sangat membutuhkan kebijakan yang jelas, apalagi menjelang Lebaran, banyak buruh, petani, sopir, karyawan, tukang cabut singkong dan tukang bongkar singkong yang terpaksa dirumahkan. Mereka memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, jadi jangan sampai mereka tidak dapat mencapainya,” kata Condrowati saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di DPR RI pada 5 Februari 2025.
Dalam hal tersebut, Politisi PDIP Lampung ini juga mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan impor tapioka guna memberi ruang bagi petani lokal untuk berkembang dan lebih sejahtera.
“Impor tapioka harus dihentikan agar petani kita tidak terhimpit persaingan dengan produk impor, yang justru merugikan mereka,” ungkap Condrowati.
Dalam kesempatan yang sama, pihaknya mengusulkan agar selain regulasi harga, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap subsidi pupuk yang sudah ada untuk singkong.
“Pembentukan kelompok-kelompok tani singkong dan program penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk memberikan pelatihan terkait pengolahan singkong yang baik serta teknik pemupukan yang tepat. Hal ini bertujuan agar hasil pertanian singkong di Lampung dapat meningkat dan petani serta perusahaan bisa lebih sejahtera,”ungkapnya.
Condrowati menambahkan bahwa Pansus Tata Niaga Singkong berharap pemerintah juga segera bertindak.
Khususnya untuk menjaga keseimbangan antara harga yang wajar dan kepentingan petani di daerah penghasil singkong utama seperti Lampung.
“Kebijakan yang tepat di sektor pertanian singkong di Lampung akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Jika petani sejahtera, maka ketersediaan pangan kita juga akan terjamin,” pungkasnya. (*)
